Menaruh Asa pada Jurus Jokowi Membangun Infrastruktur

Sudah hampir 72 tahun Indonesia merdeka. Selama itu pula pembangunan nasional terus diupayakan. Banyak hasil positif pembangunan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata dan pencapaian-pencapaian lain yang patut disyukuri. 

Era baru pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Jokowi memprioritaskan peningkatan dan pemerataan infrastruktur (sumber: katadata.co.id)

Akan tetapi harus diakui juga bahwa pembangunan tersebut belum sepenuhnya menghadirkan kemajuan yang merata. Salah satunya di bidang infrastruktur. Meski roda pembangunan tak pernah berhenti berputar, kondisi infrastruktur di Indonesia masih saja belum mantap. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, kualitas infrastruktur di Indonesia tergolong belum maju. 

Bahkan, dalam hal infrastruktur jaringan yang merupakan syarat penting untuk mewujudkan konektivitas nasional negara kepulauan, Indonesia juga tertinggal. Menurut databoks indeks pembangunan infrastruktur jaringan dan telekomunikasi Indonesia hanya sebesar 40,41 dan berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, serta Filipina.

Pertanyaan mendasarnya: “apa penyebab tertinggalnya infrastruktur di banyak daerah di Indonesia?”.

Akar masalahnya adalah paradigma pembangunan lama yang “Jawa Sentris”. Selama puluhan tahun pembangunan infrastrukur di Indonesia lebih banyak berorientasi pada kebutuhan Jawa dan kepentingan Jakarta. Paradigma tersebut membuat pembangunan nasional kurang berkualitas.

Kualitas infrastruktur Indonesia secara umum masih tertinggal dibanding negara-negara lain di Asia (sumber: katadata.co.id).

Pembangunan yang gencar selama beberapa puluh tahun terakhir justru menimbulkan ketimpangan infrastruktur yang sangat nyata antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. Simak saja berbagai berita, laporan, dan cerita-cerita tentang perjuangan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia timur maupun di daerah terluar yang kesulitan mengakses infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, telekomunikasi, dan air bersih. 

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kondisi infrastruktur di Jawa dan sekitarnya lebih baik dan maju. Salah satu contohnya adalah sepertiga panjang jalan berkualitas di Indonesia ada di Jawa. Sebaliknya, konektivitas kawasan yang lemah, ketiadaan pelabuhan dan bandara yang memadai menjadi potret ketimpangan infrastruktur di luar Jawa  dan kawasan timur Indonesia.

Paradigma Baru

Ketimpangan dan lemahnya infrastruktur di banyak daerah di Indonesia harus segera diatasi karena akan menghambat kesuksesan pembangunan nasional. Kuantitas dan kualitas infrastruktur juga menentukan daya saing bangsa. Infrastruktur yang baik akan memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong ketersediaan energi, menjamin kedaulatan pangan, memajukan industri, dan menghidupkan pariwisata, yang semuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, sudah tepat penegasan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara merata di wilayah Indonesia. Paradigma sekaligus era baru pembangunan nasional di tangan Jokowi bersifat “Indonesia Sentris” sebagai koreksi dari “Jawa Sentris”.

Pemerintahan Jokowi mengkolaborasikan dua pendekatan dalam membangun infrastruktur ke depan. Pertama, mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang belum berkembang dan di wilayah yang terisolir atau terluar seperti perbatasan negara. Kedua, mengembangkan infrastruktur di daerah yang strategis dan yang memiliki potensi sumber daya alam tinggi. Semuanya dijalankan demi keterpaduan dan konektivitas nasional yang lebih baik.

Saatnya Luar Jawa

Akun twitter Presiden Jokowi @jokowi dengan header foto yang memperlihatkan giatnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah (sumber: twitter.com).

Ada yang menarik dari akun twitter Presiden Jokowi (@jokowi). Foto yang menjadi header akun tersebut memuat serangkaian potret sang presiden saat meninjau dan meresmikan proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah. Hal itu menunjukkan kesungguhan hati pemerintah dan Jokowi untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan merata, terutama di luar Jawa.

Proyek infrastruktur konektivitas nasional unggulan Jokowi
(sumber: katadata.co.id).

Jurus pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur dimulai dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang 225 proyek strategis nasional yang didominasi pembangunan infrastruktur. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 245.

Tiga kementerian dikerahkan sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Anggaran yang dialokasikan cukup besar. Pada 2016 Kemendes mendapat alokasi Rp7,26 triliun, Kemenhub Rp64,95 triliun, dan KemenPUPR Rp104, 08 triliun. 

Statistik Indonesia memperlihatkan anggaran infrastruktur sejak 2014 terus mengalami peningkatan. Pada 2017 saja menurut databoks dana yang dianggarkan sebesar Rp 346,6 triliun. Begitu pun dalam Pagu Indikatif APBN 2018 yang diuraikan  databoks, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus alokasi anggaran.

Sebanyak  110 proyek pembangunan infrastruktur menjadi unggulan Jokowi untuk memperlancar konektivitas nasional. Proyek-proyek tersebut meliputi 52 proyek jalan tol, 13 pelabuhan, 17 bandara, dan 19 jaringan kereta api. Pemerintahan Jokowi juga memprioritaskan pembangunan banyak bendungan, jalan non-tol, serta infrastruktur pariwisata, energi dan listrik. 

Anggaran pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan sejak 2014 (sumber: databoks.co.id).

Konektivitas di Kalimantan ditingkatkan dengan membangun jalan tol yang menghubungkan kota-kota penting di pulau tersebut (sumber: databoks.co.id)

Lokasi pembangunan infrastruktur tak lagi didominasi di Jawa. Akan tapi, lebih banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Untuk infrastruktur listrik misalnya, akan dibangun pembangkit listrik sebesar 11.326 MW di Sumatera, 2.852 MW di Kalimantan, 23.864 MW di Jawa dan Bali, 4.159 MW di Sulawesi dan Nusa Tenggara, serta 739 MW di Maluku dan Papua, sebagai bagian dari proyek listrik 42.000 MW untuk Indonesia.

Konektivitas di luar Jawa benar-benar menjadi perhatian pemerintah saat ini. Jalan Trans Maluku dan Jalan Palu Parigi akan dibangun. Infrastruktur kereta api yang menghubungkan Makasar-Parepare, Prabumulih-Kertapati, dan Jambi-Palembang juga mulai disiapkan. Untuk mewujudkan konektivitas tol laut, Jokowi mulai membangun pelabuhan-pelabuhan baru, antara lain Sorong, Kalibaru, dan Makassar New Port. 

Pelabuhan-pelabuhan baru di daerah diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan dan konektivitas nasional, termasuk memperlancar distribusi barang (dok. Hendra Wardhana).

Di Sumatera sembilan ruas jalan tol trans Sumatera sudah mulai dibangun sejak 2015. Rute pertama Palembang-Indralaya dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi akan mulai beroperasi pada 2017 dan diharapkan paling lambat 2019 tol trans Sumatera dapat dimanfaatkan sepenuhnya. 

Sementara di Pulau Kalimantan, pemerintahan Jokowi mencanangkan beberapa proyek strategis nasional. Salah satunya menurut databoks adalah Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99, 35 km yang direncanakan akan mulai beroperasi pada 2019 dan menjadi jalan tol pertama di Kalimantan. Di pulau ini juga akan dibangun tol Pekanbaru-Kandis-Dumai sepanjang 135 km serta jaringan kereta api.

Selain pembangunan infrastruktur baru, jurus Jokowi yang lain adalah melakukan revitalisasi infrastruktur yang sudah ada dan melanjutkan proyek-proyek yang mangkrak. Seperti pembangunan pembangkit bangkit listrik yang terhenti sejak 2007. Data statistik pada databoks merinci ada 34 proyek listrik mangkrak yang menjadi perhatian pemerintah Jokowi. Proyek-proyek tersebut berada di Sulawesi-Nusa Tenggara sebanyak 14 proyek, Kalimantan 10 proyek, Sumatera 5 proyek, dan Maluku-Papua 5 proyek.

Sumber pembiayaan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur Indonesia selama 2015-2019 (sumber: databoks.co.id).

Jurus berikutnya dari Jokowi untuk memacu pembangunan infrastruktur adalah dengan turun tangan langsung atau blusukan ke berbagai lokasi proyek pembangunan di beberapa daerah. Langkah ini selain untuk mendorong koordinasi dan kinerja petugas di lapangan, juga untuk meningkatkan kepercayaan investor/swasta. Investor akan melihat bahwa proyek-proyek infrastruktur di Indonesia sangat menjanjikan dan diawasi langsung oleh presiden.

Hasilnya pun cukup positif. Salah satu contohnya adalah pembangunan jaringan kereta Api di Kalimantan Timur  yang akan dikerjakan oleh investor Rusia dengan nilai investasi Rp4,5 triliun.

Investasi dari pihak swasta sangat dibutuhkan karena menurut databoks pembangunan infrastruktur selama perioede 2015-2019 membutuhkan biaya mencapai Rp4,79 kuadriliun. Sementara pemerintah hanya sanggup menyediakan dana dari APBN dan APBD sebesar 41,3% atau sekitar Rp1,98 kuadriliun. Ditambah pembiayaan dari BUMN sekitar 22,2% atau sebesar Rp1,1 kuadriliun. Sisanya sebesar Rp1,75 kuadriliun diharapkan berasal dari investasi swasta. 

***

Jika dicermati secara mendalam, pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional pemerintahan Jokowi merupakan upaya penyesuaian diri dengan perkembangan global dan kebutuhan di masa depan. Oleh karena itu, meski sering dikritik sebagai proyek yang ambisius atau kurang realistis, Jokowi tetap berkomitmen untuk mewujudkannya. 

Kapal-kapal besar yang mengangkut banyak muatan adalah bagian dari tol laut yang dikembangkan oleh pemerintahan Jokowi (dok. Hendra Wardhana).

Indonesia sudah tertinggal dalam banyak hal dan harus mulai membenahi diri. Salah satunya dengan memperbaiki kondisi insfrastruktur sekarang juga. Pembangunan infrastruktur yang menyentuh banyak aspek, beragam, dan tersebar diharapkan mampu menciptakan keuntungan fisik, sosial dan ekonomi bagi daerah-daerah di Indonesia. Agar tak ada lagi kabar pilu dan berita kehidupan masyarakat Indonesia yang bernestapa karena tak terjangkau pembangunan. 

Salah satu potret perbaikan kondisi jalan di Sumatera pada 2016 (dok. Hendra Wardhana).

Bangun negeri ala Jokowi yang berusaha menyeimbangkan kondisi serta kualitas infrastruktur di kawasan timur dan barat Indonesia adalah perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial. Jurus pembangunan tersebut perlu dimaknai lebih dari sekadar mengejar ketertinggalan Indonesia. Akan tetapi merupakan ikhtiar besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata sekaligus memperkuat persatuan bangsa. 
____